 |
PASURUAN (lensa-global.com) - Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan bahwa komitmen serta sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat menjadi pilar utama dalam pencegahan korupsi.
Untuk itu, semua elemen harus memiliki komitmen yang sama dan saling sinergi sehingga tidak ada celah dilakukannya tindak pidana korupsi di lini manapun.
Hal itu ditegaskan Pj Gubernur Adhy saat hadir dalam Acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Taman Candra Wilwatikta Pandaan, Pasuruan, Rabu (18/12).
Mengusung tema, ‘Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju', Adhy mengajak seluruh pihak berkomitmen untuk memperkuat sinergi untuk tidak melakukan korupsi sehingga mendukung tercapainya kemajuan Indonesia.
"Komitmen dan sinergi seluruh elemen kunci utama memberantas korupsi," kata Adhy.
Untuk mewujudkan tercapainya kemajuan Indonesia tersebut, secara khusus Pemprov Jatim menjalin sinergi dengan beberapa organisasi kemasyarakatan sebagai penyuluh pencegahan korupsi.
Organisasi penyuluh tersebut, yakni pramuka, kwarda Jatim, dharma wanita persatuan Jatim, PKK Jatim, penyuluh antikorupsi (Paksi) serta elemen lainnya.
"Tadi kami melakukan penandatanganan dengan beberapa organisasi disaksikan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk komitmen Jatim mencegah korupsi," ungkapnya.
Menurutnya, penting menggelorakan pencegahan korupsi. Selain menurunkan angka kemiskinan, pencegahan korupsi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Untuk itu, kata Adhy, tata kelola pemerintah yang minim korupsi akan berdampak dari sektor ekonomi, salah satunya investasi sehingga memunculkan kepercayaan investor.
Disampaikan Adhy, investasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting dalam menarik kocek devisa ke Jatim. Masuknya investasi menumbuhkan ekonomi dan membuka lapangan kerja sehingga mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan.
"Hingga triwulan III tahun 2024, realisasi investasi di Jatim mencapai Rp 111,4 triliun. Dilanjutkan turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) senilai 0,69 persen," ungkapnya.
Ke depan, Adhy berharap kampanye anti korupsi terus dilakukan secara masif. Khususnya kepala Perangkat Daerah secara berkesinambungan berkomitmen membentuk sistem pemerintah yang bebas korupsi. Diikuti dengan perbaikan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel.
"Terus gelorakan secara masif semangat Anti Korupsi sehingga penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien sehingga dampaknya dirasakan masyarakat secara merata dan berkeadilan," tegasnya.
Sementara itu, Direktur koordinasi dan supervisi wilayah 3 kedeputian bidang koordinasi dan supervisi KPK RI Eli Kusumastuti menambahkan, Jatim merupakan wilayah sekaligus memperoleh postur anggaran yang besar. Maka, potensi korupsi juga sangat besar.
Disebutkan, 3 sektor yang dianggap berpotensi korupsi, yakni pengadaan barang dan jasa, perizinan serta perencanaan anggaran. Ia mengatakan pentingnya proses komitmen transparansi dan akuntabel serta pengawasan yang optimal untuk menutup celah korupsi.
"Pengawasan ujung tombak untuk pencegahan adalah APIP dengan peran strategis yang memiliki fungsi mendeteksi dini potensi korupsi, meningkatkan integritas ASN serta memperbaiki tata kelola pemerintah," tutupnya.(nd/hms)
