 |
| Dari kiri -kanan: Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono dan Ketua DPRD Jatim, Muhammad Musyafak Rouf, Wakil Ketua I, Deni Wicaksono, Wakil Ketua III, Blegur Prijanggono, Wakil Ketua IV, Sri Wahyuni.(foto:hms) |
SURABAYA (lensa-global.com) - DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna terhadap Perubahan Rancangan Perda tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur (Perseroda) di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (6/1/2025).
Perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Jatim (Perseroda) " sebagai upaya untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi dalam melakukan perubahan nomenklatur serta definisi Bank Perekonomian Rakyat sesuai dengan ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2023.
Ketua DPRD Jatim, Drs. M. Musyafak Rouf menyampaikan bahwa DPRD dan Pemprov Jatim resmi menetapkan Perda tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Jatim (Perseroda).
Beliau menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal implementasi Perda ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Kami berharap dengan adanya Perda ini, PT BPR dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang inklusif". Kami juga akan terus mengawal implementasinya agar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Jawa Timur", ujarnya.
Dengan perubahan ini, PT BPR Jatim diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, memperkuat UMKM dan mendukung kesejahteraan masyarakat, pungkas Musyafak.
Penetapan Perda ini ditandai dengan penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono dan Ketua DPRD Jatim, Muhammad Musyafak Rouf, Wakil Ketua I, Deni Wicaksono, Wakil Ketua III, Blegur Prijanggono, Wakil Ketua IV, Sri Wahyuni.(*/nd)
