 |
SURABAYA||LENSA-GLOBAL.com - Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Press Conference ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur s.d 28 Februari 2025 secara Luring bertempat di Surabaya dan secara daring melalui Ms Teams mulai pukul 10.00 s.d. selesai yang dihadiri peserta dari Perwakilan Kementerian Keuangan serta local expert Surabaya.
D. Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur
5. Perekonomian Jawa Timur pada Triwulan IV tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03% (yoy) dan berkontribusi terhadap 25,55% dari PDRB di wilayah Pulau Jawa terbesar kedua setelah DKI Jakarta, didukung permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terkendali dan penciptaan lapangan kerja baru.
6. Pada bulan Februari 2025 terjadi Deflasi -0,03% (yoy). Harga pangan terus dikendalikan, terutama dalam menghadapi Ramadhan dan Lebaran. Berbagai Langkah kebijakan penurunan tarif angkutan lebaran, toll menjelang lebran diperkirakan berkontribusi besar dalam pengendalian Inflasi.
7. Industri berbasis hilirisasi mendorong kinerja sektor manufaktur. Dorongan tersebut berasal dari industri makanan dan minuman (7,55%, yoy), kertas (5,96% yoy), dan kimia (5,26% yoy).
8. Penyaluran kredit program di Jawa Timur dengan rincian KUR sebesar Rp46,62 T (untuk 909.119 orang), dan UMi sebesar Rp1,18 T (untuk 264,341 orang).
E. Perkembangan Realisasi APBN Regional Jawa Timur
Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp36,31 Triliun atau 13,49% dari target sebesar Rp269,20 Triliun. Terdiri dari Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar 13,24% (Rp34,95 Triliun) dari target dan PNBP mencapai 25,6% (Rp1,36 Triliun ) dari target (Rp5,3 Triliun). Penerimaan Perpajakan disumbang oleh penerimaan Ditjen Pajak sebesar Rp13,07 Triliun (11,39% dari target) dan penerimaan Kepabenan dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar Rp21,88 Triliun (14,71% dari target).
Realisasi Belanja Negara sampai dengan Februari 2025 telah terserap Rp19,38 Triliun atau 15,49% dari pagu belanja negara di Jawa Timur. Kinerja belanja negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp3,6 Triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp15,78 Triliun.
F. Kinerja APBN Jawa Timur
4. Penerimaan Negara
e. Pajak (DJP):
• Hingga Februari 2025, Penerimaan Pajak mencapai Rp13,07 T, penerimaan pajak dengan capaian 11,39% dari target APBN 2025.
• Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor usaha dengan penerimaan pajak terbesar sebesar Rp7,97 T.
f. Bea Cukai (DJBC):
• Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi sebesar Rp21,89 T (14,71% dari target APBN.
• Penerimaan Cukai terealiasi sebesar Rp20,8 Triliun (14,61% dari target) dipengaruhi oleh turunnya produksi hasil tembakau bulan Desember 2024 yang berpengaruh pada besarnya penundaan cukai yang jatuh tempo pada Februari 2025.
• Penerimaan bea masuk Rp955,55 M (15,05% dari target) dipengaruhi oleh Penurunan tarif efektif Februari 2025 dan nilai impor Februari 2025.
• Penerimaan bea keluar Rp127,41 M (108,38% dari target) dipengaruhi oleh tingginya harga referensi CPO dan tingginya harga patokan ekspor biji kakao.
g. PNBP
Hingga 28 Februari 2025 realisasi PNBP tetap terjaga mencapai Rp1,36 T (25,60% dari target).
1. PNBP Lainnya: terealisasi sebesar Rp744,49 M meningkat terutama berasal dari Pendapatan Biaya Pendidikan, Pendapatan Jasa Kepelabuhan, Pelayanan Pertanahan, Penerbitan STNK.
2. PNBP BLU: terealisasi sebesar Rp 619,38 M meningkat terutama berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, dan Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
h. Pengelolaan Aset
Dari pengelolaan aset, Realisasi Lelang, PNBP Pengelolaan BMN dan Piutang Negara s.d. Februari 2025 yang dilaksanakan DJKN, diuraikan sebagai berikut:
• Realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim s.d. 28 Februari 2025 mencapai Rp485,08 Miliar atau 8,91% dari target;
• Realisasi PNBP Lelang sebesar Rp42,59 Miliar atau 34,10% dari target Rp124,87 Miliar;
• Realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp23,33 Juta atau 15,21% dari target Rp153,4 Juta;
• Realisasi PNBP Aset Rp18,34 Miliar atau 11,11% dari target Rp165,14 Miliar.
5. Belanja Kementerian Lembaga
a. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai terealisasi Rp2,82 Triliun, Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai disalurkan sesuai jadwal.
b. Belanja Barang
Belanja Barang terealisasi Rp742,1 Miliar, digunakan antara lain untuk Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah (Kemenag), Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Akademik (Kemendikti), Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut (kemenhub), Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Non Alutsista Matra Darat (Kemenhan), Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas.
c. Belanja Modal
Belanja Modal terealisasi Rp25,51 Miliar, antara lain digunakan untuk modernisasi non-alutsista, pengadaan almatsus, pengadaan sarpras internal, prasarana Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, infrastruktur konektivitas, prasarana pendidikan.
d. Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp18,98 Miliar, belanja bansos masih difokuskan untuk penyaluran bantuan pendidikan khususnya pada perguruan tinggi dan pendidikan dasar.
6. Transfer Ke Daerah
• Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD per 28 Februari 2025 terealisasi sebesar Rp15,78 Triliun (18,9% dari target). Realisasi ditopang oleh DAU dan DAK Non Fisik. Peningkatan realisasi DAU Block Grant, realisasi BOS yang lebih tinggi karena pemerintah daerah sudah tertib menyampaikan syarat salur.
• Realisasi DAU terealisasi Rp9,13 Triliun untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik/ belanja aparatur.
• Realiasi DBH terealisasi Rp1,2 Triliun dipengaruhi perubahan periode salur dan persentase salur untuk setiap periode.
• Realisasi Insentif Fiskal terealisasi Rp11,74 Miliar.
• Realisasi DAK Fisik sampai dengan akhir Februari 2025 belum terdapat penyaluran dikarenakan paling cepat penyaluran di bulan Maret 2025.
• Realisasi DAK Non Fisik terealisasi Rp3,79 Triliun difokuskan untuk mendanai belanja pendidikan dan kesehatan.
• Dana Desa terealisasi Rp1,63 T dipengaruhi oleh banyaknya Pemda yang belum menyampaikan syarat salur.(nd/hms)
