 |
| Juru Bicara Fraksi Gerindra, Moch. Mahrus.(foto:red) |
SURABAYA||LENSA-GLOBAL.com - Dalam Rapat Paripurna yang digelar DPRD Provinsi Jatim di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap LKPj Gubernur Jatim akhir tahun anggaran 2024, Rabu (9/4/2025).
Adapun rapat paripurna DPRD Jatim dilaksanakan penyampaian pandangan umum fraksi yang salah satu Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur yang diwakili Juru Bicara, Moch. Mahrus.
Mengawali acara, Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur, Moch. Mahrus menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 bahwa mengapresiasi capaian positif sekaligus memberikan catatan kritis terkait ketimpangan wilayah, neraca perdagangan dan keberlanjutan pembangunan.
Moch. Mahrus juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berhasil mencapai 9 dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai atau melampaui target RKPD 2024.
Namun, Fraksi Gerindra menyoroti sejumlah kelemahan. Pertumbuhan ekonomi 4,93 persen, meskipun berada dalam rentang target RKPD (4,71-6,34 persen), dinilai berada di batas bawah. “Mengapa capaian ini cenderung minimal ketika kondisi ekonomi nasional sudah relatif pulih dari pandemi?” tanya Mahrus.
Ia juga mempertanyakan defisit neraca perdagangan Jawa Timur sebesar 4,17 miliar US Dollar, meskipun ekspor mencapai 25,80 miliar US Dollar. “Bagaimana strategi Pemerintah Provinsi menyeimbangkan neraca perdagangan tanpa mengganggu arus masuk bahan baku industri?” tambahnya.
Ketimpangan wilayah menjadi perhatian utama Fraksi Gerindra. Indeks Theil 2024 sebesar 0,3324 hanya turun 0,0016 poin dari tahun sebelumnya, masih di atas target RKPD (0,33161-0,31090).
“Penurunan minimal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerataan pembangunan antar wilayah di Jawa Timur masih menghadapi tantangan structural. Strategi apa yang akan diterapkan untuk mengurangi kesenjangan antara kawasan industri dan perkotaan dengan daerah pertanian dan perdesaan, serta mengakselerasi pembangunan di wilayah utara, Madura, dan tapal kuda yang secara historis tertinggal?” tanya Mahrus.
Ia juga mempertanyakan distribusi investasi sebesar Rp147,30 triliun, apakah terkonsentrasi di kawasan industri tertentu atau sudah merata. Fraksi Gerindra juga menyoroti disparitas kemiskinan desa-kota yang masih mencapai 6,18 persen, meskipun tingkat kemiskinan turun menjadi 9,56 persen. “Apakah penurunan angka kemiskinan diikuti peningkatan kualitas hidup yang substansial, atau hanya pergeseran marginal di sekitar garis kemiskinan?” ujar Mahrus.
Terkait Indeks Gini yang mencapai 0,373 (di atas target 0,3670-0,3665), ia mempertanyakan efektivitas program pemberdayaan ekonomi seperti Jatim Puspa dan Peti Koin Bermantra dalam menjangkau kelompok masyarakat terbawah.
Di sektor lingkungan, Fraksi Gerindra memuji peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi 71,23, tetapi mempertanyakan bagaimana capaian ini terjadi di tengah tingginya alih fungsi lahan, pencemaran sungai, dan masalah pengelolaan sampah.
Mereka juga menyoroti kontradiksi antara penurunan Indeks Risiko Bencana (95,75) dengan peningkatan jumlah kejadian bencana dari 118 pada 2023 menjadi 393 pada 2024. “Sejauh mana infrastruktur mitigasi bencana menjangkau daerah rawan, dan apakah antisipasi perubahan iklim sudah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan?” tanya Mahrus.
Selain itu, Mahrus juga memuji realisasi pendapatan daerah sebesar Rp35,49 triliun (110,34 persen dari target) dan belanja daerah Rp34,56 triliun (96,14 persen dari target), menjadikan Jawa Timur peringkat pertama nasional untuk realisasi pendapatan dan peringkat kedua untuk realisasi belanja. “Secara makro, perekonomian Jawa Timur tumbuh 4,93 persen, inflasi terjaga di 1,51 persen, kemiskinan turun menjadi 9,56 persen, dan IPM meningkat menjadi 75,35,” pungkasnya.(**/nd)
