 |
| Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Musyafak Ro'uf. |
SURABAYA||LENSA-GLOBAL.com - Terkait kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto yang membuka kran impor sebagai salah satu langkah menjaga stabilitas ekonomi nasional dan dampak kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang dinilai bisa berdampak hingga ke daerah termasuk Jawa Timur.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Musyafak Ro'uf menekankan pentingnya menghindari ketergantungan terhadap dolar AS, dengan mendorong sistem pembayaran alternatif dan menjajaki kerja sama dengan negara-negara mitra non-dollar.
"Kita bisa memanfaatkan bentuk pembayaran lain. Negara-negara seperti Tiongkok atau tetangga kita juga punya sumber daya yang bisa diakses tanpa terlalu tergantung pada dolar," jelasnya.
Musyafak menambahkan, langkah antisipatif ini penting untuk menjaga stabilitas industri dan ketenagakerjaan di Jawa Timur, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global.
Menurut Musyafak, meski kebijakan tersebut bersifat nasional, dampaknya bisa sangat dirasakan oleh para pelaku usaha di level regional. "Kebijakan ini memang dari pusat, tapi untuk Jawa Timur sendiri, kami akan komunikasi dan mengundang para pengusaha untuk mendengar langsung seperti apa dampaknya di lapangan. Mereka yang paling merasakan," ujar Musyafak saat ditemui di Gedung DPRD Jatim usai rapat paripurna, Rabu (9/4/2025).
Musyafak menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menjadwalkan pertemuan dengan para pelaku usaha di Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang bisa terjadi akibat gejolak ekonomi global.
"Apalagi kita akan memasuki Hari Buruh pada Mei nanti. Kalau tuntutan kenaikan UMR tidak bisa dipenuhi perusahaan, dan terjadi demo besar-besaran, bisa saja perusahaan itu tutup atau gulung tikar. Ini bahaya," tegasnya.
Kita harus berupaya untuk menjaga kondisi tetap kondusif agar kepercayaan publik pun tetap terjaga. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai institusi terkait, pungkasnya.(**/nd)
